pemerintah zimbabwe telah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as agar mengirim pengamat pemilihan umum dijadikan imbalan atas lobinya terhadap pencabutan sanksi selama Salah satu dasawarsa terhadap negara afrika selatan tersebut.
menurut laporan media lokal pada sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat pada wakil presiden dan menteri luar negeri zimbabwe agar mengakui kemampuan teknis harare guna menyelenggarakan pemilihan publik. tapi ia menyarakan diizinkannya ada pengamat pada negeri juga internasional.
saya siap mencari dana bagi pemilihan publik nasional yang harmonis di zimbabwe, saat zimbabwe menjalankan pintunya bagi pengamat non-pemerintah yang independen, papar carson dalam dalam suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih dulu, apabila zimbabwe bersedia melayani pengamat internasional selama waktu pemilihan publik mendatang, aku siap mengkaji sanksi terarah kami dan menyarankan aksi untuk meredakan seluruh sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan mau melaksanakan pemilihan publik antara juni dan september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang telah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, tutur xinhua. ia menungkapkan surat itu bekerja memutuskan persyaratan dan bagi rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tak bisa selama Satu tahap memuji skill zimbabwe untuk menyelenggarakan proses nasional serta pada ketika lain menuntut proses itu diawasi, kata charamba.
dalam kasus bagaimana pun, mereka datang daripada belahan bumi lain, yang tak memiliki sangkut-paut melalui kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk pada 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi serta demokrasi zimbabwe agar mendukung sejumlah sanksi dan meliputi larangan terhadap lembaga keuangan supaya mengatakan pinjaman dan kredit serta mengurangi utang buat zimbabwe. pilihan pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian dengan as.
charamba mengatakan carson sebaiknya tidak berfikir rakyat zimbabwe adalah pihak bodoh dengan menyarankan ia mempunyai wewenang agar mencabut sanksi.
ia tidak memiliki kekuasaan agar menghilangkan sanksi dan diputuskan dengan sistem parlementer. ia juga adalah orang luar, papar charamba. semua sanksi berada dalam luar kekuasaan carson.
zimbabwe dan menghadapi sanksi daripada uni eropa, termasuk larangan bepergian dan pembekuan aset kepada pejabat senior pemerintah. namun uni eropa di penghujung maret, telah mengeluarkan 83 pihak dari daftar sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil dan damai selama zimbabwe dalam 16 maret.
namun, 10 pihak --termasuk presiden mugabe, istrinya juga para pejabat senior militer-- masih tergolong dalam di mendaftar sanksi uni eropa.