kementerian dalam negeri (kemdagri) ingin mengevaluasi anggaran penghasilan juga berbelanja daerah (apbd) supaya hapal efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) dalam setiap pemda, papar mendagri gamawan fauzi, pada jakarta, kamis.
beberapa kali presiden mengingatkan bahwa di sederat daerah angka warga miskinnya baru dalam atas 20 persen, tapi properti serta mobil pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tak layak, tutur mendagri usai membuka peringatan hari otda 2013, di hotel bidakara jakarta, kamis.
rencana evaluasi anggaran itu akan dilaksanakan kemdagri bersama dengan unit kerja presiden jenis pengawasan juga pengendalian pembangunan (ukp4), yang dimulai dalam mei.
mendagri menyebutkan saat ini sejumlah daerah diindikasikan cuma menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan, tengah sisanya ada sulit digunakan supaya belanja aparatur serta gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk belanja modal harus ditingkatkan menjadi minimal 28 persen.
Informasi Lainnya:
sementara itu, anggaran dan paling ada digunakan oleh pemda merupakan untuk shopping aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), serta perjalanan dinas. malahan ada yang shopping aparaturnya sampai 72 persen.
itu tak adil, oleh karenanya harus dievalusi. kunjungi apbd-nya Salah satu per Salah satu, tegasnya.
saat ini, proses pra-evaluasi baru berlangsung dalam kemdagri, supaya lalu dibicarakan dengan ukp4 dalam awal mei. hasil evaluasi ingin terbuat dengan rutin dan bertahap dan diberikan pada presiden supaya ditindaklanjuti.
hasil evaluasi juga mau diserahkan terhadap gubernur, agar di mengevaluasi apbd 2014 nanti mesti masa agar dicermati, jangan asal setuju saja, katanya.